Artikel

	Perpajakan menapak 2007
	Ratifikasi P3B dengan Bangladesh (3)
	Ratifikasi P3B dengan Bangladesh (2)
	Perlukah fasilitas pajak di sektor infrastruktur? (2)
	Pajak sebagai hak rakyat
	RUU PPh dan uniformity principle (4)
	Analisis risiko, paradigma baru penyelesaian restitusi
	Mengamati penerbitan ORI dari aspek perpajakan
	Politik perpajakan dan partisipasi publik
	Perlakuan PPh atas kerugian bencana alam
	Proses legislasi UU Pajak, bagaimana seharusnya?
	Sistem restitusi PPN perlu dirombak
	Perlakuan PPh atas pengalihan tanah
	Mampukah ASW atasi transfer pricing?
	Kekuasaan pajak
	Perkembangan P3B dengan Malaysia
	UU KUP & Mutual Agreement Procedure (1,2 & 3)
	Menuju digitalisasi laporan pajak
	Ketidakadilan pemajakan penghasilan karyawan
	Rumitnya menagih utang pajak
	Konvensi Wina & P3B Indonesia (1)
	Belajar menghitung PPh
	Visi Syariah dalam Penyempurnaan UU Pajak
	Kerahasiaan WP, mungkinkah dibuka?
	Sudah jatuh tertimpa tangga
	Pajak yang business friendly?
	Hak WP & perlakuan nondiskriminatif (2)
	Pokok-Pokok Pikiran Perubahan UU Pajak Penghasilan
	Kredibilitas Reformasi Perpajakan
	Cukai bukan lagi sekadar pajak atas 'dosa'
	Pokok-Pokok Pikiran RUU PPN
	Upaya menangkal praktik penghindaran pajak
	Semua produk di bawah Rp25 juta bebas PPnBM?
	RUU Pajak & kebebasan fiscal
	Membatasi kekuasaan untuk mengenakan pajak
	Kini saatnya berdebat tentang RUU Pajak
	Mengerikankah RUU Perpajakan 2005 ?
	Dilema RUU Perpajakan
	Pentingkah kartu NPWP?
	Titik kritis RUU pajak
	Hak WP dan pelaksanaan P3B (1)
	Fantasi Ditjen Pajak
	Pengenaan PPh atas uplift
	Perlakuan PPh atas hibah & usul perubahannya
	Apa yang hendak dicapai RUU Perpajakan?
	Punya NPWP Bukan Berarti Otomatis Bayar PPh
	SPT, bisa jadi bukti kepatuhan Anda
	Pajak sebagai solusi
	Ketetapan pajak,mungkinkah ditolak?
	Perlakuan PPh atas uplift di industri hulu migas
	Menyoal PPN kepelabuhanan
	Seputar pajak produk unitlink
	Pengertian beneficial owner dalam tax treaty
	RUU KUP mencoba lebih tegas
	Industri TPT Jateng tuntut keringanan PPh
	Peran akuntan publik dalam pemeriksaan pajak
	Pengenaan PPN Atas Jasa Luar Negeri di Batam
	Mengapa THC dikaitkan dengan PPN?
	Konvensi Wina & P3B Indonesia
	Rumitnya menagih utang pajak
	Menggugat transparansi data WP
	Peran UU Perpajakan dalam memberantas korupsi (1 & 2)
	Utang pajak, bisakah diselesaikan pengadilan niaga? Suatu tanggapan
	Repatriasi modal dengan tax amnesty
	Cerita pajak, bisakah menyenangkan?
	Tatacara pemberian imbalan bunga kepada wajib pajak
	Catatan hukum uji materiil pajak migas
	Penentuan sumber penghasilan atas royalti dalam UU Pajak Penghasilan
	Penghapusan SPT Tahunan PPh dan Reformasi SPT masa PPh
	Wacana insentif pajak bagi investasi di NAD (2)
	Menyimak kebijakan PPh dalam UU Migas (1 & 2)
	Pajak Bisa Cegah Kredit Macet
	Kategori faktur pajak tidak sah
	Mengenal lekuk-lekuk BPHTB
	Badan Arbitrase Internasional Dalam Tax Treaty (1 & 2)
	Menuju Good Governance Melalui Modernisasi Pajak
	Korupsi Pembayaran Pajak
	Perlakuan PPh terhadap persekutuan (1 & 2)
	Somasi Ditjen Pajak dan Mulyana W Kusumah
	Stimulus pajak untuk EBA