Ketentuan Umum Perpajakan

• Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
• Dasar Hukum

Kewajiban Mendaftar Diri Sebagai Wajib Pajak

• Wajib Pajak
• Kewajiban Mendaftarkan Diri dan melaporkan Usaha
• Fungsi NPWP dan PPKP
• Tempat Pendaftaran Wajib Pajak
• Tempat Pelaporan Usaha
• Tempat Pendaftaran dan Pelaporan WP/PKP Tertentu
• Penerbitan NPWP dan atau Pengukuhan PKP Secara Jabatan
• Jangka Waktu Pendaftaran NPWP dan Pelaporan PPKP
• Syarat-syarat Untuk Mendapatkan NPWP/PPKP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Jangka Waktu Penerbitan
• Syarat-syarat Untuk Mendapatkan NPWP/PPKP Bagi Wajib Pajak Badan & Pemungut/Pemotong dan Jangka Waktu Penerbitan.
• Wajib Pajak Pindah Alamat
• Penghapusan NPWP
• Pencabutan Pengukuhan PKP

Surat Pemberitahuan (SPT)

• Surat Pemberitahuan (SPT)
• Fungsi SPT PPh
• Fungsi SPT PPN
• Kewajiban Pemenuhan SPT
• SPT Tidak Lengkap (SPT Tidak Memenuhi Ketentuan)
• Pengisian SPT
• Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan
• Bentuk, Isi dan lampiran SPT
• Dikecualikan Dari Kewajiban Penyampaian SPT
• Pengisian SPT
• Penelitian
• Tempat Lain Untuk Penyampaian SPT
• Penyampain SPT
• Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan atau Tidak Menyampaikan SPT
• Dikecualikan Dari Pengenaan Sanksi Denda
• Pembetulan SPT
• Pengungkapan Ketidakbenaran SPT Atas Kemauan Sendiri
• Pengungkapan Ketidakbenaran SPT Atas Kesadaran Sendiri Dengan Laporan Tersendiri
• Pembetulan SPT Tahunan PPh Karena Keputusan Keberatan atau Putusan Banding

Penetapan dan Ketetapan Pajak

• Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran atau Penyetoran Pajak
• Batas Waktu Pelunasan PPh Pasal 29
• Sanksi Administrasi Keterlambatan Pembayaran Pajak
• Jatuh Tempo Pembayaran Ketetapan Pajak
• Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
• Syarat Pengajuan Permohonan Pengangsuran dan Penundaan Pajak
• Tempat Pembayaran/Penyetoran Pajak
• Sarana Pembayaran Pajak
• Tanggal Jatuh Tempo Pelaporan Pajak
• Surat Ketetapan Pajak
• Kewajiban Membayar Pajak
• Jumlah Pajak Terutang
• SKPKB
• Kepastian dan Jaminan Hukum SPT
• STP
• SKPKBT
• Pembetulan Ketetapan Pajak
• Permohonan Pembetulan
• Penerbitan SKPLB
• Penerbitan SKPN
• SPTLB Dengan Permohonan Dalam SPT
• SPTLB PPN Dengan Permohonan Oleh PKP
• SPTLB Dengan Permohonan Dalam SPT
• Penerbitan SKPPKP
• Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan SKPPKP
• Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu
• Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Penagihan Pajak

• Penagihan Pajak
• Bunga Penagihan
• Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
• Penagihan Seketika & Sekaligus
• Penagihan Seketika & Sekaligus
• Penanggung Pajak
• Hak Mendahulu
• Dikecualikan dari Hak Mendahulu
• Hak Mendahulu Hilang
• Daluwarsa Penagihan
• Daluwarsa Penagihan Tertangguh
• Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak
• Tata cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan
• Keberatan Wajib Pajak
• Syarat Pengajuan Keberatan
• Tanda Bukti Penerimaan Surat Keberatan
• Hak Wajib Pajak Dalam Pengajuan Keberatan
• Penyelesaian Surat Keberatan
• Pembuktian Ketidakbenaran Ketetapan Pajak Secara Jabatan

Keberatan dan Banding

• Permohonan Banding
• Putusan Banding
• Badan Peradilan Pajak
• Imbalan Bunga atas Keberatan/Banding
• Pemberian Imbalan Bunga

Kewajiban Menyelenggarakan Pembukuan/Catatan

• Pengertian Pembukuan
• Kewajiban Pembukuan
• Dikecualikan dari Kewajiban Pembukuan
• Syarat Pembukuan
• Perubahan Tahun Buku dan atau Metode Pembukuan
• Pembukuan Dalam Bahasa Asing dan Mata Uang Selain Rupiah
• Pengertian Pencatatan
• Pengecualian Dari Wajib Pembukuan & Wajib Pencatatan
• Kewajiban Penyimpanan Buku/Catatan/Dokumen
• Kegiatan Pencatatan

Pemeriksaan Pajak

• Pengertian Pemeriksaan
• Wewenang DirJen Pajak Melakukan Pemeriksaan
• Surat Perintah Pemeriksaan
• Kewajiban Wajib Pajak Yang Diperiksa
• Kewajiban Merahasiakan
• Penyegelan Dalam Rangka Pemeriksaan
• Tata Cara Pemeriksaan
• Wakil Wajib Pajak
• Tanggung jawab Wakil Wajib Pajak
• Kuasa Wajib Pajak
• Tanggung Jawab Renteng
• Rahasia Jabatan
• Pihak Lain Yang Dapat Diberikan Keterangan Oleh Pejabat
• Kewajiban Merahasiakan Oleh Pihak-3 Ditiadakan
• Pengurangan, Penghapusan dan Pembatalan Ketetapan Pajak
• Sanksi bagi Petugas Pajak

Tindak Pidana Perpajakan

• Tindak Pidana Dibidang Perpajakan
• Tindak Pidana Karena Alpa
• Tindak Pidana Karena Sengaja
• Tindak Pidana Karena Pengulangan
• Tindak Pidana Karena Percobaan
• Daluwarsa Tindak Pidana Dibidang Perpajakan
• Delik Aduan
• Sanksi Pidana Terhadap Pihak-3
• Pelaku Tindak Pidana Dibidang Perpajakan
• PPNS DJP

Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

• Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Perpajakan
• Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Perpajakan
• Pelaksanaan Penyidikan
• Penghentian Penyidikan
• Hak & Kewajiban Yang Belum Selesai

Pajak Penghasilan

• Pengertian
• Dasar Hukum
• Subjek Pajak
• Subjek Pajak Dalam Negeri
• Subjek Pajak Luar Negeri
• Bentuk Usaha Tetap
• Tempat tinggal/Kedudukan Wajib Pajak
• Kewajiban Pajak Subjektif
• Tidak Termasuk Subjek Pajak
• Objek Pajak
• Penghasilan Tertentu
• Tidak termasuk Objek Pajak
• Objek Pajak BUT
• Biaya Yang Boleh Dikurangkan Dari Penghasilan BUT
• Penentuan Laba BUT
• Biaya-biaya Yang Boleh Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
• Pengeluaran Yang Boleh Dibebankan Sebagai Biaya
• Kompensasi Kerugian
• Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
• Penghasilan atau Kerugian Bagi Wanita Kawin
• Suami-istri Dikenakan Pajak Secara Terpisah
• Penghasilan Anak Yang Belum Dewasa
• Pengeluaran Yang Tidak Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
• Pengeluaran Yang Tidak Dapat Dibebankan Sekaligus
• Penentuan Harga/Nilai Perolehan/Penjualan
• Penyusutan
• Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan
• Pengalihan Harta Berwujud
• Amortisasi
• Masa Manfaat dan Tarif Amortisasi
• Pengalihan Harta Tak Berwujud
• Norma Perhitungan
• Norma Perhitungan Khusus
• Penghasilan Kena Pajak (PKP)
• Perhitungan PKP Bagi WP Dalam Negeri
• Perhitungan PKP Bagi WP Badan Usaha Tetap (BUT)

Pajak Penghasilan Pasal 21

• Tarif Pajak Penghasilan
• Penerapan Tarif PPh Bagi WP Orang Pribadi Dalam Negeri
• Penerapan Tarif PPh Bagi WP Badan Dalam Negeri
• Perbandingan Utang & Modal dan Saat Diperolehnya Deviden
• Perhitungan PKP Bagi WP Yg Mempunyai Hubungan Istimewa
• Hubungan Istimewa
• Penilaian Kembali Aktiva Tetap
• Pelunasan PPh Dalam Tahun Berjalan
• Kewajiban Pemotong PPh Pasal 21
• Tidak Termasuk Sebagai Pemberi Kerja
• Penghasilan Pegawai Tetap atau Pensiunan
• Penghasilan Pegawai Tidak Tetap
• Pesangon, Uang Pengsiun, Tunjangan Hari Tua
• Penghasilan Yang Diterima Dari Satu Pemberi Kerja
• Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Jasa/Kegiatan

Pajak Penghasilan Pasal 22

• Pemungut PPh Pasal 22
• Dasar Pemungutan, Sifat & Besarnya Pungutan, Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 23

• Pemotong PPh Pasal 23
• Penghasilan WP DN/BUT Yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 23
• Tarif dan Dasar Pemotongan PPh Pasal 23
• Perkiraan Penghasilan Netto dan Penunjukkan OP Sebagai Pemotong PPh Pasal 23
• Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23
• Pengkreditan PPh Yang Dibayar/Terutang Diluar Negeri
• Penghitungan Batas PPh Yang Boleh Dikreditkan

PPh Pasal 25

• Angsuran Pajak Dalam Tahun Berjalan
• Penghitungan PPh Pasal 25
• Penghitungan Angsuran Bulanan PPh Pasal 25
• Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Berjalan Dalam Hal-hal Tertentu
• Angsuran PPh Pasal 25 bagi WP Tertentu
• Fiskal Luar Negeri

PPh Pasal 26

• Pemotong, Objek dan Tarif PPh Pasal 26
• Penghitungan PPh Pasal 26 Bagi BUT
• Pemotongan PPh Pasal 26 Yang Tidak Bersifat Final
• Kredit Pajak Bagi WP DN dan BUT
• Penghitungan Kredit Pajak
• Restitusi PPh
• Batas Waktu Pembayaran PPh Pada Akhir Tahun Pajak
• Fasilitas Perpajakan
• Pembagian Penerimaan Pajak Untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
• Tata cara Pengenaan Pajak dan Sanksi-sanksi
• Perjanjian Perpajakan Dengan Negara Lain
• Peraturan Pemerintah lainnya

PPh Pasal 21/26

• Dasar Hukum Pemotongan PPh Pasal 21
• Pengertian PPh Pasal 21/26
• Pemotong PPh Pasal 21
• Penerima Penghasilan Yang DipotongPPh Pasal 21/26
• Tidak Temasuk Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21/26
• Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21/26
• Penerima Honorarium, Uang Saku, Hadiah/Penghargaan, Komisi, Beasiswa, dll Sebagai Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan
• Penghasilan Yang Diterima Dalam Mata Uang Asing
• Tidak Termasuk Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21/26
• Penghitungan PPh Pasal 21
• Penghasilan Tidak Kena Pajak
• PTKP Untuk Karyawati
• Tarif Pasal 17 UU PPh
• Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Upah Harian, Mingguan, Satuan, Borongan, dan Uang Saku Harian
• Perhitungan PPh Pasal 21Atas Penghasilan Yang diterima Oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Regional (UMR/UMK/UMP)
• Perhitungan PPH Pasal 21 Atas Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiunan dan Tunjangan Hari Tua
• Honorarium, Uang Saku, Hadiah dan Penghargaan Dengan Nama dan Dalam Bentuk Apapun, Komisi, Beasiswa dan Pembayaran Lain
• Tarif dan Penerapannya
• Tata Cara Penyetoran PPh Pasal 21/26
• Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 21/26
• Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 21/26 Bagi WP Badan Yang Mempunyai Beberapa Cabang Mulai 1-1-2001 (SE-23/PJ.43/2000)
• Penghitungan Kembali PPh Pasal 21 Tahunan
• Dasar Perhitungan PPh Pasal 21 Tahunan
• Pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21
• Kewajiban Pemotong PPh Pasal 21/26

PPh Pasal 22

• Dasar Hukum Pemungutan PPh Pasal 22
• Pemungut PPh Pasal 22
• Dikecualikan Dari Pemungutan PPh Pasal 22
• Import yang Dikecualikan Dari Pemungutan PPH Pasal 22
• Pembayaran Atas Penyerahan/Pembelian Barang Yang Dikecualikan Dari Pemungutan PPh Pasal 22
• Tarif dan dasar Pemungutan
• Sifat Pemungutan
• Saat Pemungutan/Pelunasan PPh Pasal 22
• Tata Cara Pemungutan/Pelunasan PPh Pasal 22
• Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan
• PPh Pasal 22 Atas Penjualan Barang Yang Dikembalikan
• Nota Retur Atas Penjualan Barang Yang Dikembalikan

PPh Pasal 23/26

• Dasar Hukum Pemotongan PPh Pasal 23/26
• Pemotongan PPh Pasal 23/26
• Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 23/26
• Penghasilan Yang Dikenakan Pemotongan
• Dipotong PPh Pasal 26
• Penghasilan dari Sewa
• Jasa Teknik
• Jasa konsultan
• Jasa Manajemen
• Jasa Telekomunikasi Yang Bukan Untuk Umum
• Jasa Penunjang Dibidang Penerbangan Bandar Udara
• Jasa Konstruksi
• Tidak Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 23/26
• Tarif dan Dasar Pemotongan
• Perkiraan Penghasilan Netto
• Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 23/26
• Tata Cara Penyetoran PPh Pasal 23/26
• Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 23/26
• Perhitungan PPh Pasal 23/26

Pajak Pertambahan Nilai

• Dasar Hukum PPN dan PPn BM
• Pengertian Umum
• Ciri Khas PPN
• Daerah Pabean
• Barang Kena Pajak (BKP)
• Penyerahan Barang Kena Pajak
• Jasa Kena Pajak (JKP)
• Penyerahan Jasa Kena Pajak
• Pemanfaatan JKP dan BKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean
• Impor, Ekspor dan Perdagangan
• Badan
• Pengusaha Kena Pajak (PKP)
• Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
• Pembeli dan Penerima Jasa

Faktur Pajak

• Faktur Pajak
• Kewajiban Membuat Faktur Pajak
• Pembuatan, Bentuk dan Ukuran Faktur Pajak
• Faktur Pajak Standar
• Faktur Pajak Sederhana
• Larangan Membuat Faktur Pajak

Pajak Masukan & Pajak Keluaran

• Pajak Masukan
• Pajak Keluaran
• Nilai Ekspor
• Pengkreditan Pajak Masukan
• Pajak Masukan Tidak Dapat Dikreditkan

Pemungut PPN

• Pemungut PPN
• Penyerahan BKP/JKP Kepada Pemungut PPN
• Tidak Dipungut/Dibebaskan Dari Pengenaan PPN
• PM Atas PPN Tidak Dipungut
• PM Atas PPN Dibebaskan
• Termasuk Dalam Pengertian Penyerahan BKP
• Tidak Termasuk Dalam Pengertian Penyerahan BKP

Hubungan Istimewa

Kewajiban Pengusaha Melaporkan Usahanya

Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan JKP Dari Luar Pabean

Objek Pajak

• Objek Pajak
• Syarat Suatu Penyerahan Untuk Dikenakan PPN
• Jenis Barang Yang Tidak Dikenakan PPN
• Jenis Jasa Yang Tidak Dikenakan PPN
• Objek PPn BM
• Dasar Pertimbangan Pengenaan PPn BM
• Pengertian Menghasilkan
• Retur Penjualan
• Tarif PPn BM
• Kelompok & Jenis BKP yang Dikenakan PPn BM
• Penghitungan PPn Yang Terutang
• Saat Terutangnya Pajak
• Tempat Terutangnya Pajak
• Pemusatan Tempat Terutangnya Pajak

PPN Atas Kegiatan Membangun Sendiri

Penyerahan Aktiva Yang Menurut Tujuan Semula Tidak Diperjual-belikan